ABPEDNAS Ngawi Penerus FKBPD Ngawi Dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Desa

ABPEDNAS NGAWI
Foto diambil bulan November 2019 lokasi Batu - Malang sebelum pandemi covid-19

Terkini.id, Ngawi – Setelah 4 tahun FK-BPD Ngawi berjuang untuk anggotanya, Pada tanggal 30 April 2020 forum ini memutuskan untuk melebur dan bergabung dengan lembaga yang memiliki kepentingan yang sama ditingkat Nasional yaitu Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional disingkat “ABPEDNAS” Senin, 13 Juli 2020.

Badan Pemusyawaratan Desa disingkat “BPD” merupakan Lembaga pengawas undang-undang dilingkungan pemerintahan skala Desa yang lahir setelah diundangkannya undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Ada 3 fungsi dan 13 tugas yang harus dijalankan BPD yang tertuang dalam Permendagri nomor 110 tentang BPD dimasa jabatan selama 1 periode atau 6 tahun, “akan dibahas dalam ulasan berikutnya”.

BPD sendirimenjadi lembaga di Desa yang mempunyai peran vital dalam penetapananggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”APBDesa” karena dalam undang-undang, APBDesa Dinyatakan sah setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Minimnya Sumber Daya Manusia utamanya pengetahuan dan penafsiran hukum ditambah kesejahteraan yang dirasa kurang layak bagi anggota BPD Ngawi sehingga terbentuklah Forum Komunikasi Badan Permusyaratan Desa atau dikenal dengan FK-BPD Kabupaten Ngawi “sekarang ABPEDNAS” yang dicetuskan oleh Marsono,S.H yang sekarang menjabat sebagai ketuanya.

Marsono, S.H. Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Ngawi, Jawa timur

Marsono,S.H. merupakan Ketua BPD Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawatimur yang notabene pernah menjabat sebagai Kepala Desa periode 1999 s/d 2007 sangat mengetahui tentang pelaksanaan pemerintahan Desa.

Ditemui dikediamannya beliau mengatakan ” dasar penggabungan sendiri sebagai bentuk lain dari penguatan kelembagaan untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat karena kesejahteraan lembaga BPD dirasa sudah cukup, saya dan pengurus akan meluruskan penggunaan Tanah Desa Ex. Bengkok yang berubah nama menjadi Tanah Kas Desa hal ini tertuang dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Aset Desa.” tegasnya.

Bagaimana cara meluruskan penggunaan tanah Desa Ex.Bengkok menjadi Tanah kas Desa..??? tunggu ulasan berikutnya.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Musyawarah Kerja DPC ABPEDNAS Kabupaten Ngawi Dimulai Di Era New Normal Pandemi Covid19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar